Listrik Pemkot Pekanbaru Rp 5 M Sebulan

28 Oct
PEKANBARU, KOMPAS.com – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Pekanbaru, Riau, merekomendasikan agar tagihan listrik Rp 800 juta tidak dibayarkan.

Dalihnya, DKP sudah mengevaluasi seluruh tagihan penerangan jalan di Pekanbaru. Tagihan tersebut memang berasal dari PLN Pekanbaru terhadap pemakaian listrik yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Dengan rekomendasi itu, tagihan Rp 5 miliar yang harus dibayar tiap bulan, saat ini berkurang menjadi Rp 4,2 miliar.

“Selisih ini kami sampaikan untuk pembayaran sejak Juli hingga Sepetember. Rata-rata tiap bulan itu kami bisa hemat Rp 800 juta,” kata Syafrizal dari DKP kepada Tribun Pekanbaru, Minggu (24/10/2010).

Dijelaskan Syafrizal, rekomendasi tersebut merupakan hasil pengkajian yang dilakukan tiap bulan. Dari tagihan yang disampaikan, akan dicek ulang dan dikoreksi apakah ada bagian yang seharusnya tidak menjadi tangungan pemerintah kota tapi tetap dibebankan.

Contoh tagihan yang direkomendasikan tidak dibayar tersebut adalah adanya beberapa meteran listrik yang sudah hilang tapi tetap ditagih. “Setidaknya terdapat delapan meteran yang mati dan hilang tapi tetap ditagih,” katanya.

Selain itu, ada juga kesalahan dalam hitungan meteran listrik yang angkanya lebih besar penghitungan awal dibandingkan setelah penghitungan terakhir.

Beberapa instansi vertikal juga masih membebankan biaya listrik mereka pada pemkot.
Terakhir, sejumlah komplek bisnis yang bersifat komersil juga masih ada yang tagihannya ditangung oleh pemkot.

“Contohnya ada lokasi bisnis seperti di dekat komplek perhotelan, dan Cempaka. Tapi ini statusnya masih kami tunda. Kami akan panggil mereka apakah ada izin untuk pembebanan tersebut,” katanya.

Dijelaskan Syafrizal, untuk kompleks bisnis, diakuinya masih banyak yang pemasangan penerangan tidak sesuai aturan. Rata-rata pemasangan lampu dipasang dalam jarak 20-25 meter. Seharusnya, untuk menghemat listrik, pemasangan lampu jalan tersebut berjarak rata-rata 50 meter.

“Inilah yang akan kami cari tahu. Apa alasan mereka membebankanya ke pemko hingga izin pemasangannya. Ini, kan bisnis, kok pemkot yang nanggung. Pembayaran untuk areal ini kami tunda dulu hingga ada kepastian,” katanya. (riz)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: